BK Teken MoU dengan UPH, Optimalisasi Prinsip 'Partisipasi Bermakna'

03-06-2024 / M.K.D.
Plh Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) BK Setjen DPR RI, Ari Mulianta Ginting, usai menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang. Foto: Yoga/vel

PARLEMENTARIA, Tangerang - Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan penandatanganan kerja sama alias memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang. Kerja sama ini demi memperkuat implementasi prinsip meaningfull participation (partisipasi yang bermakna) dalam merumuskan Undang-Undang yang dirancang lembaga legislatif.


“Hingga saat ini, BK DPR telah mengadakan MoU dengan 79 Perguruan Tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan data yang dimiliki BK terutama juga untuk mengoptimalkan meaningful participation dimana mereka bisa menginput data yang diperlukan untuk DPR RI dalam menyusun undang-undang,” ungkap Plh Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) BK Setjen DPR RI, Ari Mulianta Ginting ketika diwawancarai Parlementaria di UPH Tangerang, Senin (3/6/2024).


Ari mengatakan, saat ini BK DPR sedang mengembang integrasi data yang bersifat tripartit antara BK, Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi yang telah bekerja sama sehingga setiap pihak yang terlibat dapat mengakses dan memberikan masukan secara langsung dalam penyusunan undang-undang.


“BK perlu menggandeng sebanyak mungkin mitra dalam rangka membantu memberikan masukan ke terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan fungsi DPR. Sehingga mereka dapat mengakses langsung dari sumber primer, tidak lain dari mana-mana, sehingga sumbernya valid, sah, dan langsung secara langsung dapat memberikan masukkan,” jelasnya.


Dalam kesempatan ini, Jonathan L. Parapak selaku Rektor UPH mengucapkan terima kasih atas adanya MoU dengan BK DPR. Diharapkan dengan adanya MoU ini, UPH dapat turut serta membantu DPR dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.


“Kami di UPH memiliki dosen-dosen yang sangat senior sehingga memiliki pengalaman-pengalaman mungkin diperlukan dalam memberikan masukan. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih atas adanya MoU kerjasama ini semoga kita dapat berkontribusi bagi bangsa indonesia tercinta,” tutupnya. (ya/aha) 

BERITA TERKAIT
BK DPR Terima Kunjungan Bangsamoro Transition Authority, Bahas Otonomi Khusus
12-12-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI, Inosentius Samsul, bersama jajarannya, menerima kunjungan Bangsamoro Transition Authority (BTA)...
Sampaikan Keterangan di MK, DPR RI Dalami Usulan terkait Jeda Dua Tahun Pemilu Nasional dan Daerah
10-12-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menyampaikan keterangannya dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara 135/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materiil UU Nomor...
Gelar FGD Reformasi Hukum Pidana, Badan Keahlian DPR RI Tanda Tangani MoU dengan UGM
06-12-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjalin kerja sama dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau...
Terima Kunjungan NABO Korsel, PA3KN Tukar Informasi Dukungan ke Parlemen Fungsi Anggaran
29-11-2024 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan KeahlianDPRRI menerima kunjungan dari National Assembly Budget Office...